Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mempawah, serta penambahan Bagian Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Senin (5/1/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mempawah, serta penambahan Bagian Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Senin (5/1/2026).
Rakor tersebut dihadiri jajaran pimpinan Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, serta pihak terkait lainnya untuk membahas optimalisasi fasilitas pendukung kerja organisasi.
Dalam arahannya, Sekda Ismail menegaskan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana merupakan instrumen penting dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Kesbangpol, khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Mempawah.
“Kesbangpol memiliki tanggung jawab besar dalam pengawasan dan pembinaan ideologi serta wawasan kebangsaan. Karena itu, dukungan sarpras yang memadai menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarlembaga dapat berjalan lebih efektif,” ujar Ismail.
Pada rapat tersebut juga dibahas penempatan kantor baru Kesbangpol. Dalam aktivitas sehari-hari, Badan Kesbangpol akan menempati gedung eks RSUD Rubini, tepatnya pada bangunan Gedung Instalasi Farmasi. Sementara itu, Bagian Administrasi Pembangunan yang baru dibentuk di lingkungan Sekretariat Daerah akan menempati ruang yang sebelumnya digunakan oleh Bagian Kesbangpol Setda.
Dalam sesi diskusi, dilakukan identifikasi menyeluruh terkait kebutuhan aset, mulai dari perbaikan ruang kerja, ketersediaan perangkat teknologi informasi, hingga kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas ke wilayah pelosok.
Sekda meminta agar penyusunan rencana pemenuhan sarpras dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan skala prioritas serta kemampuan anggaran daerah.
“Kita ingin setiap pengadaan sarpras benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kinerja aparatur di lapangan,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret sehingga Badan Kesbangpol Kabupaten Mempawah dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mengawal kondusivitas daerah.
