
Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, membuka Audiensi dan Rapat Koordinasi Strategis Performance Improvement Plan (PIP) Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026–2027 di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Mempawah, Rabu (24/6/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, membuka Audiensi dan Rapat Koordinasi Strategis Performance Improvement Plan (PIP) Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026–2027 di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Mempawah, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indeks Kinerja Kesehatan Daerah (IKKD).
Dalam sambutannya, Abdul Malik menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Kabupaten Mempawah menjadi salah satu dari 28 kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih mengikuti program asistensi tersebut.
Menurutnya, forum lintas sektoral ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Berdasarkan hasil evaluasi, capaian SPM dan indikator kinerja daerah di bidang kesehatan masih belum optimal. Melalui forum ini, kita ingin mengidentifikasi akar permasalahan secara berbasis data, mulai dari lambatnya penanganan pasien, keterbatasan fasilitas kesehatan, hingga tingginya angka stunting,” ujarnya.
Abdul Malik menjelaskan, terdapat empat komponen utama dalam Performance Improvement Plan (PIP) Bidang Kesehatan yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah terkait.
Pertama, identifikasi masalah untuk menemukan akar penyebab belum optimalnya layanan kesehatan. Kedua, penetapan target yang terukur dan spesifik, seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dalam periode tertentu. Ketiga, penyusunan jangka waktu evaluasi yang jelas dan berkala. Keempat, penguatan dukungan serta pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan.
Abdul Malik menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Mempawah.
“Melalui sinergi yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan, kita diharapkan mampu menyusun dokumen indikator intervensi, baseline, target capaian, hingga rencana implementasi program yang komprehensif untuk tahun 2026 dan 2027, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat semakin optimal,” pungkasnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari, 24–25 Juni 2026, diikuti secara luring dan daring oleh sejumlah pemangku kepentingan dari tingkat pusat maupun daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan DJPK Kementerian Keuangan, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, Pusat Kebijakan Strategi Kesehatan Global (Paskal), serta Tim World Bank.
Di tingkat daerah, kegiatan ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Bapperida, BPKAD, Dinas Kesehatan, RSUD dr. Rubini, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta BKPSDM Kabupaten Mempawah.