Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 guna mewujudkan data pembangunan yang akurat dan berkualitas.
Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 guna mewujudkan data pembangunan yang akurat dan berkualitas.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Abdul Malik, saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 di Mempawah Command Center, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti oleh jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mempawah, pimpinan perangkat daerah, serta para pelaku usaha di Kabupaten Mempawah.
Dalam arahannya, Abdul Malik mengapresiasi BPS Kabupaten Mempawah yang telah menginisiasi gerakan Ngisi Bareng sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ini merupakan agenda strategis nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung perumusan kebijakan ekonomi daerah.
“Sensus Ekonomi akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan usaha di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mempawah. Data yang dihasilkan nantinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan ekonomi, pengembangan investasi, hingga evaluasi berbagai program yang berkaitan dengan dunia usaha,” ujarnya.
Ia memahami bahwa kesibukan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis kerap membuat pengisian kuesioner dianggap sebagai pekerjaan tambahan. Karena itu, melalui kegiatan Ngisi Bareng, para pelaku usaha diharapkan memperoleh pendampingan sehingga proses pengisian data dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, tepat, dan efisien.
Abdul Malik juga mengimbau para pelaku usaha agar tidak ragu berkonsultasi dengan petugas apabila mengalami kendala selama proses pengisian data.
“Partisipasi aktif Bapak dan Ibu sangat penting. Data yang disampaikan akan menggambarkan kondisi dunia usaha di Mempawah, mulai dari jumlah usaha, karakteristik, hingga potensi dan tantangan yang dihadapi,” katanya.
Menurutnya, data yang akurat dan disampaikan secara jujur akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam memetakan potensi daerah serta merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Semakin lengkap data yang terkumpul, semakin baik pula pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memahami kondisi riil perekonomian. Pada akhirnya, kebijakan yang dihasilkan akan memberikan manfaat bagi perkembangan dunia usaha itu sendiri,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Abdul Malik mengajak seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi bersama BPS dan pelaku usaha guna memastikan tersedianya data statistik yang berkualitas demi mewujudkan perekonomian Kabupaten Mempawah yang kuat, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
