Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mempawah, Ismail, mewakili Pemerintah Kabupaten Mempawah menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (5/2/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mempawah, Ismail, mewakili Pemerintah Kabupaten Mempawah menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (5/2/2025).
HLM TPID tersebut membahas langkah strategis pengendalian inflasi serta upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di wilayah Kalimantan Barat, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri.
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi antara TPID tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan dan langkah konkret guna mengantisipasi potensi gejolak harga bahan kebutuhan pokok.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Mempawah Ismail menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta instansi terkait dalam pengendalian inflasi.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Melalui forum HLM ini, kita menyelaraskan data dan langkah di lapangan agar potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih dini, sehingga daya beli masyarakat, khususnya di Kabupaten Mempawah, tetap terjaga,” ujar Ismail.
Sejumlah isu krusial menjadi perhatian dalam rapat tersebut, di antaranya pemantauan stok pangan, pelaksanaan operasi pasar murah, serta mitigasi dampak cuaca terhadap distribusi dan produksi pangan.
Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan terhadap komoditas pangan bergejolak (volatile foods) seperti cabai, bawang, dan beras. Melalui HLM ini, diharapkan terwujud sinkronisasi antara kebijakan moneter di tingkat pusat dan kebijakan fiskal di daerah.
HLM TPID turut dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
